Begini Tanggapan Penghayat Kepercayaan di Kulon Progo Soal Putusan MK
Sosial

Begini Tanggapan Penghayat Kepercayaan di Kulon Progo Soal Putusan MK

Temon,(kulonprogo.sorot.co)--Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang mengabulkan permohonan uji materi terkait pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Senin (07/11) di Jakarta mendapat tanggapan positif dari masyarakat penghayat kepercayaan di Kulon Progo.

Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kulon Progo, Trisno Miharjo berujar, ia bersama dengan para penghayat kepercayaan lainnya di Kulon Progo bisa bernafas lega. Menurutnya, putusan MK bahwa kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan sudah benar.

"Kami penghayat kepercayaan yang ada di Kulon Progo memang sudah menginginkan hal ini sejak dulu. Sebelum adanya putusan ini kita merasa dianaktirikan," ungkap Trisno Miharjo, Kamis (09/11/2017). 

Disebutkan oleh Trisno bahwa sampai dengan saat ini, terdapat 18 paguyuban penghayat kepercayaan yang tersebar di seluruh wilayah Kulon Progo. Setiap paguyuban, rata-rata memiliki 200 hingga 500 orang anggota. Namun begitu, hanya terdapat 20 hingga 50 anggota yang aktif dalam kepengurusan dan sebagainya. 

Ketika uji materi terkait pengosongan kolom agama belum dikabulkan, Trisno menyebut bahwa para penghayat kerap menerima tindak diskriminatif dari masyarakat. Banyak dari mereka yang dianggap musrik hingga sirik. Hal inilah yang membuat kebanyakan penghayat kepercayaan menyembunyikan keberadaannya.

Trisno mengungkapkan bahwa setiap kepercayaan yang dianut oleh para penghayat ini bersumber pada peninggalan leluhur mereka masing-masing. Paguyuban penghayat kepercayaan yang ada di Kulon Progo ini pun baru terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) sekitar 10 tahun yang lalu, meskipun eksistensinya sudah sejak lama.

"Kepercayaan ini sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum agama yang diakui oleh negara masuk ke Indonesia. Kita tidak bisa diam begitu saja meninggalkan apa yang telah diwariskan nenek moyangnya kepada kita. Intinya memayu hayuning bawono" sambung Trisno.

Trisno juga berharap agar pemerintah baik dari tingkat paling bawah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI segera menindaklanjuti dengan membuat aturan yang memberikan jalan selebar-lebarnya pada penghayat kepercayaan dalam bidang apapun.

"Kami meminta agar segera ada bentuk tindak lanjut nyata semisal peraturan turunan, sehingga para penghayat di Kulon Progo pada khususnya bisa segera memperbaharui KTP mereka," pungkas Trisno.