Diduga Diselewengkan, Tunggakan PBB Desa Tinggi
Pemerintahan

Diduga Diselewengkan, Tunggakan PBB Desa Tinggi

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Sejumlah desa di Kulon Progo masih menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2017. Tingginya jumlah tunggakan diduga lantaran terdapat praktek penyelewengan uang setoran PBB.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Triyono mengungkapkan bahwa dari 88 desa dan satu kelurahan di Kulon Progo, sebanyak 23 desa diantaranya memiliki prosentase tunggakan lebih dari 10 % dari total nilai tagihan PBB desa.

Adapun desa-desa yang memiliki tunggakan tersebut tersebar di delapan kecamatan diantaranya Temon, Panjatan, Pengasih, Galur, Wates, Nanggulan, Samigaluh dan Kokap.

"Sehingga dari perhitungan itu, capaian total penerimaan PBB 2017 sebesar Rp14,7 miliar atau 95 % dari target," ungkap Triyono, Jumat (09/03/2018).

Sementara itu Kepala Bidang Pajak BKAD Kulon Progo, Nasip menyatakan, setiap tahun nilai tunggakan selalu saja mengalami peningkatan. Di tingkat pedukuhan, perilaku oknum menjadi pemicu tingginya tunggakan pajak. 

Praktek penyelewengan terjadi lantaran tak sedikit dari warga yang membayarkan pajak PBB secara kolektif kepada pihak tertentu sebelum diserahkan kepada pengumpul yang kemudian diserahkan kepada pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, beragam alasan disampaikan warga yang memilih membayarkan pajak PBB secara kolektif ketimbang melakukan pembayaran langsung lewat rekening pemerintah. Hal tersebut menjadi keprihatinan bagi pihaknya.

"Jadi uang belum sempat diserahkan kepada kami, tapi sudah dipakai. Kalau sudah begitu, uang tidak sampai dan terdata belum membayar pajak. Kami kan hanya tahu perihal kewajiban WP," kata dia.

Dana yang diselewengkan tadi, lanjut Nasip, digunakan oleh oknum-oknum tersebut untuk kepentingan pribadi. Dengan dalih lupa dan sebagainya, ada pula yang menyetorkan dana ke kas daerah tapi melebihi waktu yang ditentukan. Hal yang demikian tetap tidak dibenarkan mengingat hal tersebut merupakan penyelewengan.

Pihak BKAD Kulon Progo kini tengah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada sejumlah pihak terkait baik di tingkat desa maupun pedukuhan.

"Penyebab lain yang mempengaruhi tingginya tunggakan PBB adalah tunggakan dari data sebelumnya, termasuk sebelum pelimpahan pendaerahan PBB," kata dia.

Hal yang demaksud adalah wajib pajak berada di luar kota atau alamatnya tidak jelas, padahal sudah pernah terjadi transaksi penjualan dan balik nama obyek pajak.