Hampir Selesai, Coklit Masih Sisakan 15 Persen Warga
Politik

Hampir Selesai, Coklit Masih Sisakan 15 Persen Warga

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang akan segera selesai pada 17 Mei besok. Di Kulon Progo, 85 persen data warga telah dilakukan coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Komisioner KPU Kulon Progo, Marwanto mengatakan bahwa saat ini data yang telah selesai dilakukan coklit oleh Pantarlih segera diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecanatan (PPK). Meski telah selesai dilakukan coklit, KPU Kulon Progo tetap memantau data tersebut apabila terjadi perubahan data.

"Tetap kami minta untuk dipantau apabila terjadi migrasi pemilih atau mungkin kematian pemilih. DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sudah 85 persen, tinggal menyisakan 15 persen lagi," ungkap Marwanto, Kamis (10/05/2018).

Pemantauan jumlah pemilih juga dilakukan terhadap 43 kepala keluarga (KK) terdampak bandara dari Desa Glagah dan Desa Palihan yang kini menetap di rumah khusus (rusus) magersari di Desa Kedundang. Pantarlih di ketiga desa tersebut diminta tetap memantau jumlah pemilih. 

Untuk warga yang direlokasi, saya rasa tidak ada masukan kalau ada masalah, karena semua telah diintruksikan untuk melakukan update bila ada yang datang menetap atau pergi,” sambung Marwanto.

Selama proses coklit berlangsung, Marwanto meminta kepada warga untuk turut berperan aktif mendukung para Pantarlih. Semisal ada warga yang belum terdata, ia meminta agar segera melaporkan kepada Pantarlih. Pun begitu ketika warga berpindah tempat tinggal.

Koordinator Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kulon Progo, Ria Harlinawati meminta agar KPU Kulon Progo teliti dalam melaksanakan coklit. Sejumlah wilayah rawan eksodus diantaranya, Temon, Wates dan Pengasih.

"Ketiga wilayah tersebut menjadi wilayah rawan eksodus karena ditempati pekerja ataupun warga terdampak NYIA. Kami ingin data yang dihasilkan akurat jelang akhir coklit tetep harus dipantau," kata dia.

Terhadap data 43 KK yang direlokasi, Ria menegaskan bahwa KPU Kulon Progo juga harus menghilangkan nama semua warga dari daerah asalnya. Dengan begitu risiko data ganda tak bakal terjadi