Nikahi Dua Wanita dengan Palsukan Identitas, Pria Beranak Dua Ngandang di Penjara
Hukum & Kriminal

Nikahi Dua Wanita dengan Palsukan Identitas, Pria Beranak Dua Ngandang di Penjara

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo baru saja sukses membatalkan pernikahan antara Sm alias Ujang (45), warga Kecamatan Kokap dengan KSM (26), warga Kecamatan Pengasih. Pernikahan keduanya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum lantaran Sm nekat melakukan pemalsuan dan penggelapan dokumen asal-usul pernikahan untuk meminang pujaan hatinya tersebut. Padahal, Sm sebelumnya telah menikah dengan R (40), seorang wanita asal Kecamatan Kokap dan telah memiliki dua orang anak.

Kebohongan Sm bermula ketika dirinya mengenal KSM pada awal tahun 2014 lalu. Ia mengaku sebagai seorang jejaka asal Jambi bernama Ridwan. Lantaran merasa cocok, keduanya pun sepakat menikah pada bulan Mei 2014. Kebohongan Sm pun berlanjut. Entah mendapatkan petunjuk dari mana asalnya, Sm yang hanya seorang petani dan lulusan Sekolah Dasar (SD) mampu memalsukan seluruh dokumen yang wajib dilampirkan dalam formulir permohonan pernikahan. Seluruh dokumen yang ia palsukan berkop surat dan cap aspal (asli tapi palsu) dari Pemerintah Desa Batang Kibul, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Meringin, Provinsi Jambi.

Seluruh dokumen tersebut kemudian dianggap sah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih. Setelah menjalin biduk rumah tangga selama empat tahun dan dikaruniai dua orang anak, borok Sm terungkap.

Salah seorang kerabat KSM menjadi orang pertama yang mengetahui aksi bulus Sm ketika dirinya berada di wilayah Kokap. Ia bertemu dengan warga Kokap yang mengenal Sm dan menyebut bahwa Sm telah beristri dan beranak dua.

Berang dengan kelakukan Sm lantaran merasa dibohongi, KSM pun melaporkan ulah Sm kepada Kepolisian Sektor Pengasih. Tak hanya melanggar hukum pidana, Sm pun juga harus berurusan dengan hukum perdata lantaran ulahnya.

Kepala Kejari Kulon Progo, Azwad Z. Hakim melalui Kepala Seksie Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Eriksa Ricardo mengungkapkan bahwa permohonan pembatalan pernikahan tersebut dilakukan oleh pihaknya setelah Kejari Kulon Progo menangani perkara pidana yang menyeret Sm.

Sm sendiri telah divonis bersalah lantaran melanggar Pasal 277 Ayat 1 KUHP tentang penggelapan asal usul pernikahan pada 10 Juli 2018 lalu. Buntutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Wates menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan bagi Sm.

"Setelah pelaku divonis bersalah. Kemudian kami juga menggunakan kewenangan kami sebagai pengacara negara untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Permohonan itu kami daftarkan di Pengadilan Agama (PA) Wates. Ketika menikahi KSM, Sm juga tidak meminta izin dari istri pertamanya untuk berpoligami," ungkap Eriksa ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/09/2018).

Dalam sidang perdana yang digelar PA Wates pada awal Agustus lalu, KSM pun menyetujui permohonan yang diajukan oleh Kajari, Kasi Datun, Kasi Pidum dan tiga orang jaksa tersebut. Pada 17 September, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa 33 jenis surat asal-usul pernikahan yang dipalsukan oleh Sm. 

"Kemudian pada sidang ketiga, Hakim PA Wates mengabulkan permohonan kami. Dalam amar putusannya, Hakim memutuskan bahwa pernikahan antara Sm dan KSM dibatalkan serta akta nikah dan salinan akta nikah keduanya berikut turunan suratnya yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pengasih dianggap tak berkekuatan hukum," sambung Eriksa.

Adapun sejumlah dalil pasal yang diajukan jaksa dalam permohonan pembatalan pernikahan tersebut yakni Pasal 4 Ayat 1, Pasal 5 Ayat I dan Pasal 9 UU RI Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 27 UU Perkawinan; Pasal 40 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 56 Ayat I dan Ayat 3 juncto Pasal 71 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

"Penanganan perkara dimana jaksa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini baru pertama kali di wilayah DIY. Itu memang menjadi kewenangan kami," jelas Eriksa.

Terpisah, Kepala KUA Kecamatan Pengasih, Abdurrahman ketika dikonfirmasi membenarkan adanya perkara tersebut di wilayahnya. Ia mengungkapkan bahwa memang pihaknya tak memiliki kewenangan untuk melakukan kroscek data dari para pemohon yang mengajukan permohonan pernikahan.

Sesuai dengan prosedur yang dijalankan oleh pihaknya, KUA Kecamatan Pengasih selalu memasang Pengumuman Pernikahan. Pengumuman tersebut berisi daftar nama warga yang telah mengajukan permohonan pernikahan. Apabila dalam waktu 10 hari setelah pengumuman tersebut dipasang dan tak ada permasalahan, maka KUA akan segera menerbitkan rekomendasi pernikahan.

"Yang jelas kalau harus kita kroscek satu-satu ketika dokumennya sudah lengkap, pasti selesainya akan lama. Lain lagi kalau kita harus kroscek ke instansi lain, kesannya kita dianggap tidak percaya dengan instansi lain itu," kata dia.

Abdurrahman mengaku bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian pertama yang terjadi di Kecamatan Pengasih. Padahal, pihaknya selalu mengimbau kepada masyarakat melalui pemerintah desa untuk meneliti asal-usul orang yang ingin menikah agar kejadian serupa tak terulang.

"Sosialisasi sudah kita lakukan terus melalui pemerintah desa. Sebelum mengajukan permohonan pernikahan, biasanya orang tua calon wanita kan sudah lihat dokumen asal-usulnya. Itu penting untuk dikroscek dahulu," kata dia.