Pilkades Serentak, Ada Calon Incumbent Melawan Istri Sendiri
Pemerintahan

Pilkades Serentak, Ada Calon Incumbent Melawan Istri Sendiri

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kulon Progo 2018 tinggal menghitung hari. Terdapat 20 desa di 9 kecamatan yang bakal melaksanakan Pilkades pada 14 Oktober mendatang.

Berdasarkan data, terdapat 59 nama calon kepala desa (calkades) yang akan bertarung. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 desa yang kadesnya kembali mencalonkan diri. Selain itu, dari jumlah calon petahana yang ada, lima diantaranya justru harus berhadapan dengan istrinya sendiri.

"Ada lima desa yang calon incumbent harus berhadapan dengan istrinya. Karena calonnya memang hanya dua, petahana dan istrinya," ungkap Risdiyanto, Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa, DPMDPPKB Kulonprogo, Senin (08/10/2018).

Adapun lima desa yang dimaksud ialah Desa Kedundang di Kecamatan Temon, Desa Panjatan dan Desa Cerme di Kecamatan Panjatan, Desa Pandowan di Kecamatan Galur serta Desa Srikayangan di Kecamatan Sentolo. 

Merunut Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Jabatan Kepala Desa maupun Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 terkait pelaksanaan Perda tersebut, tak dilarang adanya calon petahana yang melawan anggota keluarganya sendiri.

Risdiyanto mengungkapkan bahwa regulasi itu hanya mengatur bahwa jumlah calon minimal dua orang dan maksimal lima orang. Pun begitu dengan tak adanya kemungkinan adanya satu calkades saja atau dengan kata lain melawan kotak kosong yang secara jelas diatur dalam payung hukum tersebut.

"Ada kemungkinan calon incumbent yang maju melawan istrinya tersebut karena figurnya sangat kuat. Sehingga tak ada kompetitor yang berani menandingi," sambung dia.

Bagi sebagian orang, lanjut Risdiyanto, posisi kades dianggap tak terlalu menarik jika dibandingan dengan biaya dalam proses pencalonan yang cukup besar. Belum lagi dengan sosok kades yang dituntut memiliki kecakapan dalam hal pemahaman administrasi desa yang memiliki risiko.

"Tapi kemungkinan hanya sebagai semacam bandul (pelengkap). Mekanismenya kan memang mewajibkan ada dua calon dan tidak ada regulasi yang melarang," ungkap Risdiyanto.