Ditolak Warga, Rencana Pendirian Gardu Induk PLN di Tuksono
Peristiwa

Ditolak Warga, Rencana Pendirian Gardu Induk PLN di Tuksono

Sentolo,(kulonprogo.sorot.co)--Sejumlah warga di Pedukuhan Bulak, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo tak setuju dengan rencana pembangunan gardu induk milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah setempat. Penolakan tersebut dilakukan oleh warga lantaran selama ini warga merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait renccana pembangunan gardu induk.

Salah seorang warga, Dwi Nuryanto mengungkapkan bahwa belum lama ini sebanyak 10 orang warga yang lahannya bakal digunakan justru langsung dikumpulkan di Kantor Balai Desa Tuksono untuk membahas ganti rugi.

"Tapi warga yang di sekitar lokasi pembangunan ini sama sekali belum mendapat sosialisasi. Padahal tanah milik saya berbatasan langsung dengan tanah yang akan digunakan untuk gardu induk," ungkap dia, Kamis (08/11/2018).

Nuryanto mengungkapkan, sejumlah warga penolak pembangunan gardu listrik justru kerap mendapatkan tindakan intimidasi dari sejumlah oknum. Mereka didatangi oleh oknum dengan intensitas yang cukup sering. 

"Warga khawatir kalau kehadiran gardu induk justru menyebabkan radiasi dan bising. Padahal lahan di sini produktif," sambung dia.

Ditambahkan olehnya, upaya pembebasan ganti rugi lahan sempat akan dilakukan pada awal Agustus lalu. Saat itu para pemilik lahan dikumpulkan di balai desa untuk diberikan nilai besaran ganti kerugian.

Sesuai rencana awal, pada 31 Oktober kemarin proses pembayaran akan dilakukan. Namun warga mengirimkan surat keberatan kepada Bupati Kulon Progo yang ditembuskan kepada PLN, Irda, Kejaksaan, BPN, Camat Sentolo dan juga ke pemerintah desa.

Sementara itu Camat Sentolo, Widodo mengatakan sosialisasi sebenarnya sudah dilakkan dua kali. Hanya saja memang saat itu yang diundang terbatas pada 10 orang pemilik tanah, ketua RT, RW dan juga dukuh.

Menurutnya, proses yang sudah ditempuh selama ini telah sesuai aturan. Sosialisasi dilaksanakan di balai desa dan melibatkan sejumlah pihak. Bahkan dalam progress di lapangan dan penentuan harga ganti rugi juga melibatkan tim appraisal, kejaksaan dan BPN.

Tahap awal memang hanya pemilik tanah, belum ke warga sekitar. Untuk warga sekitar akan dilakukan pada saat proses penyusunan UKL/IPL, kata dia.