Beragam Permasalahan Klasik di Sekolah Swasta Tak Kunjung Dapat Solusi
Peristiwa

Beragam Permasalahan Klasik di Sekolah Swasta Tak Kunjung Dapat Solusi

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Sejak tahun 2004 lalu, sejumlah permasalahan harus dihadapi oleh sejumlah sekolah swasta di Kulon Progo. Masalah yang dihadapi mulai dari minimnya tenaga pengajar, kesulitan memperoleh siswa baru hingga minimnya honor bagi para tenaga pengajar sekolah swasta. Pemkab Kulon Progo diharapkan bisa memberikan solusi atas masalah yang semestinya menjadi permasalahan klasik bagi sejumlah daerah ini.

Permasalahan ini yang kemudian digodog pada audiensi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, Senin (18/01/2021). Audiensi dihadiri oleh perwakilan sejumlah lembaga pendidikan swasta di Kulon Progo, diantaranya Lembaga Pendidikan Ma'arif Pimpinan Cabang NU, Majelis Disdakmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Yayasan Pendidikan Kanisius, Yayasan Pendidikan Bopkri, Yayasan Sekolah Minggu Budha Vijjarama dan Jaringan Sekolah Islam Terpadu.

Selain perwakilan sejumlah lembaga pendidikan swasta, dihadirkan pula perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulonprogo. Audiensi ini juga dihadiri anggota DPRD Kulon Progo dari masing-masing dapil.

Ketua Majelis Disdakmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kulon Progo, Mawardi mengatakan, saat ini lembaga pendidikan swasta di Kulon Progo tengah dibenturkan dengan tiga masalah. Yaitu terbatasnya tenaga pengajar atau pendidik dan posisi strategis lain, rendahnya upah guru dan sulitnya memperoleh siswa baru.

Terkait minimnya tenaga pengajar, katanya, bahkan telah terjadi sejak tahun 2004 lalu. Kebijakan pemerintah yang menghendaki seluruh guru di sekolah swasta berpindah ke sekolah negeri menjadi awal permasalahan ini. Pasca kebijakan itu, sekolah swasta kesulitan mencari tenaga pengajat bahkan hingga saat ini.

"Sebelum tahun itu sekolah swasta belum begitu kesulitan seperti sekarang," kata Mawardi, Senin (18/01/2021).

Biaya operasional yang membengkak, imbuh Mawardi, juga menjadi pertimbangan sejumlah sekolah swasta sehingga memilih tidak menambah tenaga pengajar. Saat ini, honor bagi tenaga pengajar pun masih terbilang minim. Terlebih bagi mereka yang belum menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun belum mendapatkan sertifikasi. Kisaran gaji hanya berada di bawah angka Rp 500 ribu. 

Kekurangan tenaga pengajar hingga minimnya biaya operasional membuat mutu sekolah swasta dipertanyakan. Imbas yang begitu terasa atas hal tersebut ialah banyaknya orang tua yang enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. Selain itu, banyaknya pilihan sekolah negeri menjadi pertimbangan lain bagi orang tua untuk memasukkan anaknya di sekolah negeri.

"Oleh karena itu melalui audiensi ini kami meminta pemerintah daerah agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Kita di sini juga berkontribusi dalam upaya mendidik anak bangsa," ujarnya.

Mawardi juga berharap kebijakan pemerintah yang membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru untuk tahun 2021 juga bisa dialokasikan kepada sekolah swasta. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat menambah tenaga pengajar di sana.

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Istana berharap keluhan dari para penyelenggara atau lembaga pendidikan swasta dapat segera ditindaklanjuti pemkab setempat. Disdikpora diminta mendata jumlah guru di sekolah swasta untuk kemudian dihitung berapa kekurangan tenaga pengajar. Pendataan juga diminta dilakukan terhadap guru-guru yang sampai saat ini belum mendapatkan gaji yang layak. Setelah pendataan dilakukan, pemkab bisa mengupayakan pemberian subsidi sebagai tambahan upah.

"Saya kira hal ini perlu segera ditindaklanjuti agar pendidikan di Kulon Progo bisa benar-benar merata," kata Akhid.

Kepala Disdikpora Kulon Progo, Arif Prastowo menyebut bila pihaknya bakal segera mengindentifikasi berapa jumlah pendidik dan tenaga di sekolah swasta. Menurutnya data angka sudah dikantongi, namun belum diklasifikasi lebih lanjut.

"Kewenangan di kami yang pertama adalah mendata dan menghitung kebutuhan tenaga pendidik itu berapa. Perhitungan ini selanjutnya akan kami sampaikan kepada TAPD," kata Arif.

Arif mengatakan setelah proses pendataan dan penyampaian ke TAPD rampung, akan dilanjutkan pada proses rekrutmen. Di sisi lain, lmbaga pendidikan swasta dituntut agar memiliki standar yang jelas tentang perekrutan tenaga pendidik agar diperoleh tenaga pengajar yang benar-benar berkualitas.

"Sementara terkait PPPK itu merupakan kewenangan pusat," ujarnya.