Enam Caleg Muncul dari Sidang Ajudikasi, KPU Tetapkan 402 DCT
Politik

Enam Caleg Muncul dari Sidang Ajudikasi, KPU Tetapkan 402 DCT

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo menetapkan 402 nama calon legislatif (caleg) ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) yang akan dipilih pada Pileg DPRD Kulon Progo 2019 mendatang. Sebanyak 402 nama tersebut disahkan melalui rapat pleno yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kecamatan Wates, Kamis (20/09/2018) sore.

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Muh. Isnaini mengungkapkan bahwa nama-nama caleg yang ditetapkan sudah termasuk nama yang dikabulkan permohonan sengketanya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo melalui sidang ajudikasi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, KPU hanya menetapkan 397 bacaleg yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

"Total ada 396 caleh ditambah dengan 6 caleg yang muncul melalui sidang ajudikasi. Satu caleg yang masuk DCS dari Partai Perindo meninggal sebelum ditetapkan DCT, jadi total hanya 402 caleg," ungkap Muh. Isnaini.

Adapun caleg yang ditetapkan sebagai DCT terdiri dari 225 caleg laki-laki dan 177 caleg berjenis kelamin perempuan. Sebelum KPU menetapkan DCT, KPU telah meminta parpol untuk melakukan persetujuan terhadap calon legislatif. 

"Selain menetapkan DCT. Acara ini kami juga melakukan Deklarasi Pemilu Damai. Saya harap setelah DCT diumumkan, masyarakat bisa segera mencari informasi siapa saja caleg yang ada di Dapilnya," sambung Isnaini.

Setelah DCT ditetapkan, proses selanjutnya yang akan dilalui oleh partai politik dan caleg ialah kampanye. Pelaksanaan kampanye bakal mulai dilakukan 23 September mendatang. Masa kampanye bakal berakhir tiga hari sebelum hari pemilihan atau masa tenang.

"Masa kampanye cukup panjang, dimulai dari pertemuan terbatas, tatap muka, kunjungan dan dialog dengan calon pemilih. Selanjutnya adalah penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye. Tapi untuk iklan dan rapat umum belum bisa dilaksanakan (ada jadwal lain, waktu berbeda)," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kulon Progo, Ria Harlinawati mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan rapat pleno penetapan DCT, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Kulon Progo, parpol dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengundurkan diri demi mengikuti Pileg 2019. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan bahwa Bawaslu masih membuka peluang untuk mengajukan sengketa.

"Kalau masih ada sengketa, prosesnya sama seperti ketika penetapan DCS kemarin. Apapun keputusan Bawaslu harus dipatuhi oleh KPU Kulon Progo," kata dia.

Meski begitu, Ria menegaskan bahwa sengketa yang bakal ditangani oleh pihaknya hanyalah perkara yang sesuai dengan koridor, ketugasan dan ranah Bawaslu. Pihaknya tak bakal menangani perkara tersebut apabila bukan merupakan ranah Bawaslu Kulon Progo.

"Misalnya regulasi caleg koruptor bisa dipilih dalam Pileg 2019. Itu bukan ranah kami, melainkan ranah KPU," katanya.