Pelaku Usaha Selatan IPL NYIA Tegas Tolak Penataan Kawasan
Peristiwa

Pelaku Usaha Selatan IPL NYIA Tegas Tolak Penataan Kawasan

Temon,(kulonprogo.sorot.co)--Pelaku usaha di selatan area pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penataan kawasan di area tersebut. Setidaknya terdapat tiga organisasi usaha masyarakat yang secara tegas menyatakan penolakan tersebut.

Ketiga organisasi tersebur yakni Paguyunan Pondok Wisata Pantai Glagah, Paguyuban Penginapan Pantai Glagah dan Paguyuban Petambak Udang Gali Tanjang (Glagah, Palihan, Sindutan dan Jangkaran). Mereka telah merapatkan barisan untuk mempertahankan sumber mata pencaharian meraka yang sudah lama ditekuni.

Rencana penataan kawasan tersebut merupakan gagasan Pemkab Kulon Progo untuk mendukung Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) NYIA. Pemkab berencana merobohkan seluruh bangunan dan menertibkan tambak udang di sepanjang sempadan pantai mulai dari Glagah hingga Congot. Bila penataan tersebut dilakukan, tak bisa dipungkiri bila ratusan orang akan kehilangan mata pencaharian.

Ketua Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah, Subardi Wiyono menyebut pihaknya telah merintis usaha mandiri di kawasan tersebut sejak 1984 hingga saat ini mampu mengangkat pamor Pantai Glagah. Selama waktu itu pula, Pemkab Kulon Progo dianggap tak melakukan pengembangan kawasan wisata yang semestinya, meskipun Pantai Glagah menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dari retribusi, belum ada pembangunan yang dilakukan di sini (kawasan Pantai Glagah). Belum ada bangunan yang riil yang dibangun Pemkab di Pantai Glagah," ungkap Subardi, Selasa (12/03/2019).

Langkah yang ditempuh Pemkab Kulon Progo untuk melakukan penataan kawasan, kata Subardi, dinilai sepihak. Pasalnya, selama ini Pemkab tak pernah mendengarkan aspirasi para pelaku usaha. Bahkan, permintaan untuk perbaikan akses jalan menuju Pantai Glagah, pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) serta pembuatan saluran pembuangan limpahan air laut (rob) yang disampaikan paguyubannya juga belum pernah ditindaklanjuti secara serius. 

"Kami berharap Pemkab itu mengakomodir suara-suara kami. Sebelum melakukan penataan kawasan, alangkah lebih baiknya duduk bersama terlebih dahulu," kata dia.

Sebelumnya, lanjut Subardi, sejumlah perwakilan tiga pelaku usaha sempat meminta bertemu dengan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo. Setidaknya dua kali upaya mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada orang nomor satu di Kulon Progo tak membuahkan hasil. Subardi menyebut, Hasto tak bisa menemui perwakilan anggota ketiga paguyuban.

"Jadi kami yang pro aktif. Kalau kami dianggap anak [warga], seharusnya bapak [pemimpin] mau mendengarkan suara kami. Kami tidak sedikit, ada sekitaran 150-an pelaku usaha di laguna ini yang harus diperhatikan," tandas dia.

Ketua Paguyuban Petambak Udang Gali Tanjang, Agung Supriyanto mengungkapkan bahwa sebagian besar petambak udang di selatan NYIA merupakan warga terdampak bandara yang telah merelakan tanahnya untuk mendukung pembangunan proyek nasional tersebut. Para petambak udang ini merasa Pemkab abai terhadap mereka bila harus merelakan tambaknya.

"Istilahnya kami ini sudah ngalah, ngalih, aja ngasi ngelih (sudah mengalah melepaskan lahan, sudah pergi dari lahan bandara, jangan sampai kelaparan)," kata Agung.

Agung menyebut, saat ini para petambak udang Gali Tanjang masih melakukan aktivitas menambak. Setelah panen, mereka kembali menebar benih udang meskipun Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah mewanti-wanti mereka agar tak menebar benih. Saat ini, setidaknya terdapat 150-an tambak aktif sepanjang Pantai Glagah hingga Congot.

Penolakan para petambak ini, menurut Agung, lantaran kawasan tambak udang di selatan NYIA dianggap tak mengganggu KKOP. Pasalnya, di area tambak tak ada bangunan tinggi yang mengganggu KKOP.

"Tambak udang tetap aktif. Setelah panen dibersihkan, kemudian kembali menabur. Kami tidak mau digusur karena ini mata pencaharian kami satu-satunya," sambung dia.

Sementara itu, Ketua Penginapan Pantai Glagah, Sarino atau yang kerap disapa Bento mengatakan hal senada dengan Agung dan Subardi. Para pemilik penginapan di selatan NYIA ini menggantungkan hidupnya dari mengelola penginapan. Bahkan saat ini, sejumlah pekeja di proyek NYIA juga memanfaatkan penginapan tersebut sebagai rumah indekos.

"Ada 18 penginapan dengan total kamar mencapai 200-an. Kami ingin tetap berwirausaha jadi kami tak mau digusur," kata dia.

Para pemilik penginapan ini, kata Bento, juga rutin membayar pajak penginapan setiap bulannya kepada Pemkab Kulon Progo. Mereka justru kebingunan ketika penginapan mereka bakal ditertibkan meskipun mereka rutin membayar pajak yang telah ditentukan oleh Pemkab sendiri.

"Setiap bulannya kami membayar untuk 18 penginapan itu sekitar Rp4 juta-an. Dulu sempat berhenti satu bulan, tapi lanjut lagi rutin," kata dia.