Industri Pertambangan Kulon Progo, Permasalahan yang Tak Kunjung Berakhir
Ekonomi

Industri Pertambangan Kulon Progo, Permasalahan yang Tak Kunjung Berakhir

Pengasih,(kulonprogo.sorot.co)--Industri pertambangan di Kulon Progo masih menjadi sorotan. Seperti tak pernah selesai, wilayah pertambangan justru semakin luas, bahkan kini hampir seluruh wilayah Kulon Progo menjadi kawasan tambang.  Mulai dari Kecamatan Kalibawang, Nanggulan, Sentolo, Lendah dan Galur dengan tambang pasir dan Kecamatan Girimulyo, Pengasih, Kokap, serta Samigaluh pertambangan batu andesit dan tanah urug. 

Maraknya pertumbuhan industri tambang ini tentu saja meresahkan banyak pihak. Karena  semakin banyak tambang, maka semakin riskan pula menimbulkan konflik di masyarakat. Seperti kerusakan jalan, manipulasi data retribusi, sosialisasi lokasi penambangan yang tidak tepat, hingga ganti rugi lahan yang tak dilakukan.

Demikian diungkapkan oleh Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati. Ia menilai, sudah banyak persoalan yang ditimbulkan dengan adanya tambang. Problem ini terjadi lantaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak pernah melakukan verifikasi data izin penambangan dari pemrakarsa. Dokumen yang tidak sesuai pun hanya disetujui. DLH dinilai hanya melaksanakan tugas prosedural dan tidak mempertimbangkan efek ke belakang.

Hal Ini menimbulkan konflik sosial. Terutama bagi warga terdampak tambang, ujarnya, Sabtu (06/04/2019).

Seperti yang terjadi baru-baru ini, sejumlah pemilik lahan tambang di Dusun Grindang, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap datang mengadukan konflik mereka ke anggota dewan. Mereka curiga adanya manipulasi data penambangan oleh penambang batu dan tanah urug perorangan atas nama Khoirudin. Sebab saat sosialisasi hanya dihadiri oleh orang yang bukan pemilik lahan. Mirisnya para pemilik tidak diikutsertakan dalam sosialisasi. 

Tidak hanya itu saja. Banyak warga juga yang mengadu mulai dari kasus tambang pasir di Desa Banaran, Kecamatan Galur dan Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, terang Akhid.

Beberapa kasus yang disebutkan tadi hanya contoh segelintir dari banyaknya konflik yang terjadi. Atas dasar permasalahan tersebut, dewan meminta agar DLH berhati-hati dalam menerbitkan rekomendasi izin pertambangan dan persetujuan dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Ia meminta agar DLH perlu meninjau ulang sebelum mengeluarkan persetujuan.

Kami memahami kewenangan perizinan pertambangan berada di pemerintah provinsi. Akan tetapi izin tidak akan turun, bila DLH tidak mengeluarkan rekomendasi izin pertambangan dan menyetujui dokumen UKL/UPL, jelasnya.