Dinas Kecam Beri SP Kedua Kepada Penambang Jika Masih Ngeyel
Hukum & Kriminal

Dinas Kecam Beri SP Kedua Kepada Penambang Jika Masih Ngeyel

Pengasih,(kulonprogo.sorot.co)--Sebanyak 7 dari 32 pengelola tambang di Kulon Progo telah mendapat peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Pihak penambang diberi peringatan untuk segera memperbaiki dampak yang timbul akibat aktivitasnya. Hal ini seiring dengan adanya aduan masyarakat terkait permasalahan tambang berupa jalan rusak dan kebisingan.

Kepala DLH Kulon Progo, Arif Prastowo mengatakan, surat peringatan tersebut telah dilayangkan pada tahun 2018 kemarin terhadap 7 penambang untuk memperbaiki jalan rusak akibat dilalui armada mereka. Meski beberapa sudah mulai melakukan perbaikan, namun pihaknya tak segan-segan memberikan surat peringatan kedua kepada penambang sisanya apabila tidak ada tindak kelanjutan.

"Beberapa sudah melakukan perbaikan, sisanya masih kami pantau. Kalau ngeyel, secara prosedural akan kami beri surat peringatan kedua," ungkap Arif, Selasa (09/04/2019).

Arif menilai, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pembatasan lahan atau membatasi usaha tambang yang hendak masuk. Selain itu, juga diperlukan kebijakan yang disepakati bersama untuk daerah tertentu yang mengalami overload. Ia sendiri mengamini jika legislatif menganggap hal ini merupakan problematika besar. Oleh karena itu, menurut Arif, masalah pertambangan di Kulon Progo perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten hingga provinsi. 

"Sejauh ini belum ada yang parah, tapi saya lihat di wilayah Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap mulai banyak penambangan," ujarnya.

Terkait izin penambangan dari DLH yang dipermasalahkan DPRD kabupaten karena dianggap tidak pernah melakukan verifikasi, Arif angkat bicara dengan menjelaskan prosedural penerbitan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Dikatakan Arif bahwa sebelum dokumen UKL dan UPL diterbitkan, terlebih dahulu harus melakukan izin pemilik lahan oleh pemrakarsa tambang hingga wajib memberikan sosialisasi terkait dampak dengan adanya tambang. Tahapan ini dinamakan eksplorasi. Izin yang dikeluarkan untuk penambang merupakan kewenangan PU ESDM DIY dan KP2TSP DIY.

"Saya ingin tekankan bahwa dokumen lingkungan berada di wilayah perencanaan. Artinya ada di dalam suatu tahap di saat kegiatan itu (pertambangan) belum dimulai. Di dalam dokumen ini berwujud UPL/UKL. Di situ pemrakarsa membuat draft dokumen. Kemudian draft disampaikan ke kami untuk menjadi bagian keluarnya rekomendasi," papar Arif.

Setelah melewati tahap eksplorasi, dilanjutkan eksploitasi. Tahapan ini untuk mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan pemrakarsa tambang, semisal tambang akan berdampak bising, debu, kerusakan jalan, adanya limbah dan dampak sosial. Di situlah dokumen UPL dan UKL dibahas dan pemrakarsa berjanji untuk betanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.

Kendati demikian, meski pemrakarsa telah mendapatkan UPL dan UKL serta Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun mereka tetap tidak tidak boleh melakukan penambangan sebelum ada persetujuan pemilik lahan.