Pelaku Industri Khawatir Perda KTR Turunkan Jumlah Produksi Rokok
Ekonomi

Pelaku Industri Khawatir Perda KTR Turunkan Jumlah Produksi Rokok

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Sejak disahkan pada 2014 silam, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pembatasan iklan rokok, hingga sekarang masih dikhawatirkan sejumlah pihak. Padahal Perda tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk menghormati hak dan kenyamanan bagi masyarakat yang tidak merokok.

Seperti yang dirasakan pelaku industri di pabrik Mitra Produksi Sigaret (MPS) Sampoerna di Giripeni, Wates. John Mosman selaku Direktur MPS Wates merasa keberadaan Perda KTR mempengaruhi jumlah produksi rokok di pabriknya, bahkan bisa mencapai 20 persen. Ia khawatir, jika perda ini turut diterapkan secara tegas di Indonesia, dampaknya akan merembet ke seluruh MPS yang ada.

"MPS ini kan ada beberapa cabang di Indonesia. Khawatir itu wajar lah, pasti ada," ucapnya, Kamis (11/04/2019).

Tak bisa dipungkiri rokok telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Pedagang yang masih bisa menjual bebas, membuat aktivitas jual beli rokok masih sangat terbuka. Maka tak heran jika munculnya aturan tersebut memunculkan kekhawatiran, sebab berpotensi mengancam eksistensi industri rokok. 

Kendati demikian, keberadaan MPS sebagai pabrik produk tembakau yang masih beroperasi aktif masih dipertanyakan. Pasalnya hal ini dinilai berbenturan dengan peraturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok dan pembatasan iklan rokok.

Disinggung terkait hal tersebut, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas angkat bicara. Menurutnya hal tersebut justru tidak perlu dipersoalkan, lantaran tujuan dibuatnya perda adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Padahal, regulasi ini pada akhirnya bakal berimbas juga kepada petani tembakau.

"Perda itu nggak menjadi masalah, karena kan tujuannya untuk menjaga kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok," ucap dia.

Secara historis, aturan tentang rokok di Indonesia memang terbilang baru. Oleh sebab itu, ketika aturan tentang rokok masuk ke ranah eksekutif sampai memunculkan kebijakan atau aturan, maka wajar apabila masyarakat masih dibuat khawatir dengan dampak yang terjadi.