Seluruh Desa di Kulon Progo Bakal Punya PPID
Pemerintahan

Seluruh Desa di Kulon Progo Bakal Punya PPID

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kulon Progo ditargetkan memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2019. Guna menyukseskan program tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo bakal memberikan bantuan bandwith kepada seluruh desa.

Sekretaris Diskominfo Kulon Progo, Heri Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya memastikan seluruh desa akan mendapatkan bantuan bandwith. Terlebih bagi desa yang berada di lokasi blank spot, sehingga kinerja PPID nantinya tak terhambat.

"Bantuan bandwith dari Diskominfo DIY lewat dana keistimewaan. Saat ini masih tahap lelang," ungkap Heri, Senin (22/04/2019).

Heri menambahkan, saat ini sejumlah pemerintah desa telah memiliki jaringan internet dengan bandwith yang mumpuni, seperti di Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, jaringan internet telah sampai di tingkat pedukuhan. Meski begitu, pihaknya bakal tetap memberikan bantuan bandwith untuk mendukung program PPID. 

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kulon Progo, Heri Widada mengungkapkan bahwa sebagian besar desa telah menyerahkan surat keputusan (SK) Kepala Desa teekait pengisian pembentukan PPID. Saat ini, tinggal satu desa yang belum mengumpulkan SK, yakni Desa Glagah, Kecamatan Temon.

"Kami tinggal tunggu dari Desa Glagah. Batas akhir pengumpulannya akhir bulan April ini. Batas ini muncul seiring berakhirnya sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Desa (SLIP Desa) 2019," ungkap dia.

Kepada pemerintah desa yang mengalami kendala dalam penyusunan SK, Heri menyebut bahwa pihaknya bakal memberikan bimbingan. Pasalnya, draft SK Kepala Desa terkait pembentukan PPID dibuat oleh Diskominfo Kulon Progo, sehingga pemdes tinggal mengisi kolom yang disediakan.

Setelah SK dikumpulkan, tahap selanjutnya yakni sosialisasi pembuatan PPID, meliputi pembasahan tentang SOP dan pengelolaan konten. Tahapan ini diperkirakan bakal memakan waktu yang panjang, sehingga pihaknya belum memiliki target kapan PPID bisa digunakan sepenuhnya.

"Karena memang tujuan pertama kami agar pemerintah desa punya dasar hukum dulu, kalau sudah menyeluruh nanti bertahap hingga ke pengoperasian," kata Heri.