Soal Pencairan Ganti Rugi Lahan Kereta Bandara, Pemdes Kalidengen Tunggu Kepastian BPN
Peristiwa

Soal Pencairan Ganti Rugi Lahan Kereta Bandara, Pemdes Kalidengen Tunggu Kepastian BPN

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Warga Desa Kalidengen, Kecamatan Temon dikabarkan bakal segera menyerahkan syarat guna pencairan dana ganti rugi pembangunan lahan kereta bandara. Proses tersebut kemudian bakal dilanjutkan dengan pencairan yang direncanakan dilakukan lima hari setelah proses penyerahan syarat.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa Kalidengen, Sunardi. Penyerahan syarat ini dikabarkan melalui pesan berantai bakal dilakukan pada Jumat (15/11) di Balai Desa Kalidengen. Namun Sunardi masih enggan menyebut soal kepastian tanggal pelaksanaan proses tersebut.

"Sampai hari tentang pencairan belum ada ketegasan, cuma rencana awal memang begitu katanya, terus ada penegasan masih akan ada rapat lagi tentang pencairan," ungkap Sunardi, Kamis (14/11/2019).

Saat ini Pemdes Kalidengen masih menunggu kepastian informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY selaku bagian tim Pengadaan lahan. Selain di Desa Kalidengen, proses penyerahan syarat tersebut dikabarkan juga bakal dilakukan di dua desa terdampak lainnya, yakni Desa Glagah dan Desa Kaligintung. 

Kepala Desa Glagah, Agus Parmono, saat dihubungi pada Kamis (14/11) juga memberi jawaban senada. Rencananya, penyerahan syarat ganti rugi bagi warga terdampak di desanya, akan dilakukan pada 15 November dan pencairan dana kompensasi pada 20 November.

"Rencana semula begitu, tapi karena musyawarah yang di Kaligintung menemui kendala, terus ini belum ada perintah apapun dari tim pelaksana (Tim Pengadaan Lahan), jadinya kami masih menunggu," terangnya.

Kendala yang dimaksud Agus yakni adanya penolakan warga terdampak di Kaligintung soal nominal ganti rugi tanah. Gara-gara hal itu, musyawarah penetapan ganti rugi yang digelar Tim Pengadaan Lahan dan diikuti seluruh warga terdampak di Balai Desa Kaligintung, pada Rabu (6/11) lalu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Adapun musyawarah tersebut digelar serentak di masing-masing desa terdampak.