Polemik Seleksi Dukuh, Warga Geruduk Kelurahan Karena Oknum Jogoboyo Diduga Curang
Peristiwa

Polemik Seleksi Dukuh, Warga Geruduk Kelurahan Karena Oknum Jogoboyo Diduga Curang

Sentolo,(kulonprogo.sorot.co)--Puluhan warga Kalurahan Tuksono menggeruduk kantor kalurahan setempat pada Senin (19/07/2021). Lengkap dengan berbagai tulisan spanduk tuntutan untuk menuntut mundur salah seorang pamong kalurahan setempat yang diduga melakukan pelanggaran.

Salah seorang warga, Gito mengatakan bila dugaan kecurangan ketika menjadi panitia penjaringan dan seleksi dukuh yang berlangsung belum lama ini. Adapun oknum yang dimaksud ialah seorang pamong yang menjabat sebagai Jagabaya atau kasi pemerintahan berinisial S. Ia disebut menerbitkan surat keputusan (SK) yang diduga menguntungkan salah satu peserta dalam proses penjaringan dukuh.

"Jadi kemarin memang ada penjaringan dukuh di tiga tempat. Yaitu Pedukuhan Taruban Wetan, Pedukuhan Kalisono, dan Pedukuhan Paten," katanya, Senin (19/07/2021).

Adapun SK yang disebut-sebut menguntungkan itu diberikan oleh oknum Jagabaya untuk salah satu peserta penjaringan dukuh di Pedukuhan Kalisono. Pamong tersebut juga diduga telah memalsukan surat ijazah pendidikan terakhir salah satu calon menjadi lulusan Diploma I, padahal calon yang dimaksud merupakan lulusan SMA. 

Warga lainnya, Nurwanto mengatakan bila warga datang ke Kantor Kalurahan Tuksono untuk menuntur kejelasan atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum pamong tersebut. Mereka menuntut agar proses penjaringan dukuh dilakukan dengan jujur dan tanpa tendensi dari pihak manapun.

"Kami hanya ingin menuntut agar semuanya jelas. Dugaan pemalsuan SK dan ijazah itu harus ditindak," kata Nurwanto.

Lurah Tuksono, Zainuri membenarkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan salah seorang pamongnya pada proses penjaringan dukuh beberapa waktu lalu. Ia menyebut bila saat ini, oknum pamong yang dimaksud telah mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kemarin dari tim penjaringan dukuh ternyata ditemukan beberapa pelanggaran. Yang bersangkutan memberikan SK yang menguntungkan salah satu pihak," kata Zainuri.