Tersangka Korupsi GOR Cangkring Ajukan Sidang Pra Peradilan
Hukum & Kriminal

Tersangka Korupsi GOR Cangkring Ajukan Sidang Pra Peradilan

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo yang tersandung kasus korupsi pembangunan GOR Cangkring di Kapanewon Wates, yakni RS mengajukan sidang pra peradilan. Sidang itu mulai dilaksanakan sejak Rabu (24/11) kemarin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemohon pra peradilan.

Dalam sidang ini, saksi ahli dari pihak pemohon mengatakan bila adanya kesalahan administrasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo. Dalam sidang, RS didampingi oleh Murdomo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta untuk memberi keterangan berkaitan dengan prosedur penetapan status tersangka yang dilakukan Kejari Kulon Progo.

"Kami sampaikan terkait surat perintah penyidikan (Sprindik) dalam pemanggilan dari Kejaksaan. Dalam surat pemanggilan tertulis sebagai terdakwa, padahal seharusnya tersangka karena belum disidangkan," kata Murdomo, Kamis (25/11/2021).

Penulisan status RS sebagai terdakwa dalam sprindik yang dilayangkan Kejari Kulon Progo disebut Murdomo sebagai mal administrasi. Hal itu kemudian disadari oleh pihak kejaksaan. 

"Ini fatal menurut saya, menunjukkan kalau tidak profesional, nggak bisa dikatakan salah ketik," tegasnya.

Murdomo berpendapat, kesalahan administrasi yang dilakukan pihak Kejari Kulon Progo bisa menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara ini. Sebab hal itu menyangkut nama dan hak asasi manusia.

Kuasa Hukum RS, Tuson Dwi Hariyanto mengatakan, saksi ahli dihadirkan pihaknya untuk menjelaskan rangkaian penetapan status tersangka kasus korupsi. Ia berpendapat, penetapan status tersangka yang dilakukan Kejari Kulon Progo terhadap RS terlalu cepat.

"Kalau berbicara kerugian negara, harusnya masuk dalam pokok perkara, pokok bahasan. Tapi kami nilai dari proses awal sampai sekarang belum ada kerugian negara yang ditimbulkan," jelasnya.

Diuraikannya, pada KUHAP diatur bahwa penetapan status tersangka kasus korupsi harus disertai dua alat bukti yang cukup. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 menyebut bahwa harus ada kerugian negara dalam penetapan status tersangka kasus korupsi. Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya meminta keterangan dari pihak Kejari Kulon Progo.

Diberitakan sebelumnya oleh sorot.co, Kejari Kulon Progo menetapkan dua orang tersangka yang berkongkalikong dalan pusaran korupsi pembangunan GOR Cangkring. Kedua orang tersebut yakni RS, pejabat Disdikpora Kulon Progo dan seorang konsultan pembangunan berinisial AN.

Dalam kasus korupsi ini, Kejari Kulon Progo berfokus pada ketidaksesuaian spesifikasi dan strandardisasi bangunan. Dalam proses pembangunannya, sejumlah bagian bangunan sengaja tak dibuat sesuai spesifikasi yang ada untuk mengambil selisih keuntungan.