Ikut Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan, Polres Terima Penghargaan
Pemerintahan

Ikut Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan, Polres Terima Penghargaan

Pengasih,(kulonprogo.sorot.co)--Jajaran Kepolisian Resor Kulon Progo mendapatkan penghargaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulon Progo. Piagam penghargaan itu diberikan kepada Kapolres AKBP Muharomah Fajarini, Wakapolres Kompol Sudarmawan, Kasat Reskrim AKP Munarso dan sejumlah penyidik Satreskrim Polres Kulon Progo pada upacara Hari Bhayangkara ke-76 di Aula Gedung Satpas Satlantas Polres Kulon Progo, Selasa (05/07/2022).

Pemberian penghargaan itu berawal dari keterlibatan Polres Kulon Progo dalam penyelesaian sengketa sebidang tanah dengan luasan sekitar 20 hektare di wilayah Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo. Sengketa sebidang tanah warisan yang disebut warga sekitar sebagai tanah Pulosroyo itu telah berlangsung sejak tahun 1968 atau 53 tahun lalu.

Sengketa tanah itu akhirnya selesai pada tahun 2021 lalu. Adapun akhir dari sengketa tanah itu, sebanyak 49 hak waris mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) dengan pembagian yang berbeda sesuai dengan kesepakatan.

Kepala BPN Kulon Progo, Anna Prihaniawati mengatakan bila penghargaan itu lantaran jawatannya tengah menjalankan program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Dalam program itu, salah satu fokus yang menjadi PR adalah penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di sejumlah wilayah.

''Kebetulan sengketa tanah di Pulosroyo itu menjadi perhatian hingga pusat untuk segera diselesaikan. Kami kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait mulai dari kepolisian dan Pemkab,\

" kata Anna ditemui sebelum menyerahkan penghargaan di Mapolres Kulon Progo, Selasa (05/07/2022).

Anna menjelaskan, sejatinya sengketa tanah itu telah selesai di mata hukum melalui putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa tahun silam. Namun demikian, lantaran merasa tidak puas dengan putusan itu, terjadi konflik sosial antar ahli waris tanah hingga mencapai generasi ketiga atau cucu. 

''Sengketa ini kan sempat viral dulu saling gugat dan sebagainya. Kemudian dilakukan mediasi oleh Polres dan BPN dengan para ahli waris,\

" imbuh Anna.

Penyelesaian sengketa ini kemudian mengedepankan musyawarah mufakat. Sehingga pemenang atas putusan MA dan pihak yang kalah atas putusan itu akhirnya mendapatkan solusi masing-masing. Sehingga SHM pun bisa terbit dan telah diserahkan kepada masing-masing ahli waris.

Kapolres Kulon Progo, AKBP Muharomah Fajarini mengatakan bila pemberian penghargaan tersebut tak membuat jajarannya kemudian besar kepala. Pasalnya, konflik yang timbul di masyarakat akibat sengketa tanah masih saja berisiko terulang kembali seiring dengan pesatnya pembangunan dan pengadaan tanah yang makin masif terjadi di Kulon Progo.

''Sehingga kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas penyidik untuk menghadapi permasalahan seperti ini,\

" kata Fajarini.

Meskipun sengketa tanah ini masuk dalam perkara perdata, namun Fajarini menyebut bila jawatannya tetap ambil bagian lantaran telah mendapatkan mandat dari BPN dan Pemkab Kulon Progo. Mandat itu berkaitan dengan penyelesaian secara kekeluargaan dan menekan potensi konflik berkepanjangan seminimal mungkin.

''Dalam penyelesaiannya kemarin kita mengajak notaris yang berkaitan, BPN, Pemkab dan beberapa instansi lainnya. Tentu pemberian penghargaan ini jadi motivasi bagi kami,\

" kata Fajarini.

Kasat Reskrim Polres Kulon Progo, AKP Munarso mengatakan bila pihaknya menangani sengketa tanah ini bermula dari laporan dugaan pemalsuan tanda tangan. Namun lantatan unsur-unsur pembuktian dinyatakan tidak cukup, akhirnya penyelidikan atas laporan tersebut dihentikan.

''Meski penyelidikan dihentikan, jajaran kami kemudian melihat potensi konflik sosial di sana. Sehingga kami laporkan kepada atasan hingga akhirnya polisi duduk bersama dengan BPN mencari solusi atas masalah ini,\

" kata Munarso.

Munarso menilai, sengketa tanah itu bakal menjadi berlarut-larut apabila tak segera diselesaikan. Pasalnya, konflik sosial ini akan berlanjut hingga generasi selanjutnya dan makin bercabang ke masalah lainnya.

''Setelah saya sampaikan masalah itu, kemudian para ahli waris mau diajak duduk bersama untuk musyawarah mufakat,\

" katanya.

Munarso tak memungkiri bila penyelesaian sengketa tanah itu pada awalnya berlangsung alot. Namun jajarannya tetap mengupayakan agar permasalahan itu tetap kondusif dan tak menjadi konflik yang lebih besar.

Bahkan ada satu perkara pidana yang sempat ditangani pula oleh jajarannya beberapa tahun lalu. Kasus itu berkaitan dengan pencurian batang pohon di atas bidang tanah sengketa itu. Beberapa orang diperiksa dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka hingga menjalani hukuman.

Jajarannya, lanjut Munarso, saat ini bisa bernapas lega usai menyelesaikan sengketa tanah itu. Ia berharap masyarakat bisa menarik pelajaran dari sengketa tanah yang berlangsung selama puluhan tahun itu.

''Semoga juga menjadi pelajaran bagi masyarakat. Sehingga sengketa-sengketa yang demikian tidak menimbulkan konflik yang melebar,\

" tutup Munarso.