Pj Bupati Kulon Progo Tinjau Kesiapan KPU dan Bawaslu Menyambut Pemilu 2024
Pemerintahan

Pj Bupati Kulon Progo Tinjau Kesiapan KPU dan Bawaslu Menyambut Pemilu 2024

Wates, (kulonprogo.sorot.co)--Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang semakin mendekat, Penjabat (Pj.) Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti ST.MT, melakukan peninjauan terhadap kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo pada Rabu, 24 Januari 2024.

Dari hasil peninjauan tersebut, Ni Made memberikan apresiasi atas kesiapan yang telah ditunjukkan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tahapan dan persiapan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

"Alhamdulillah ya tadi dari KPU sendiri semua berjalan dengan baik kesiapannya dari 345.038 pemilih dengan 1302 TPS yang ada di Kulon Progo ini sudah siap. Untuk Bawaslu sendiri sudah kami lihat proses dalam penegakan hukum juga sudah dalam artian pengamanan terkait dengan ketertiban pemasangan APK Alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi kasus yang harus disidangkan dan semoga itu nanti sampai berakhirnya masa pemilu," terang Ni Made.

Dengan kesiapan yang baik tersebut, Ni Made berharap agar tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan lancar, baik, aman, dan damai hingga berakhirnya masa pemilu. 

"Tadi sudah kita cek juga untuk proses demokrasi ini dapat menjaga ketertiban, keamanan kenyamanan dan termasuk juga dengan pengawasan dan pengendalian terkait dengan proses pemilu yang nantinya kita bersama-sama tanggal 14 Februari memilih calon-calon yang menjadi wakil kita baik dilegislatif maupun yang akan memimpin negara kita,"

Selain itu, dalam masa kampanye, Ni Made juga menghimbau seluruh jajaran unsur Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hingga tingkat Kalurahan untuk menjaga dan mengedepankan netralitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya kira sesuai prosedur saja, sudah ditentukan semua oleh KPU maupun Bawaslu terutama ketika jajaran itu sifatnya sebagai pelayan masyarakat, jadi apapun itu netralitas itu tidak hanya untuk ASN. Kalau untuk jajaran kalurahan itu Pak Lurah nya kan bukan ASN tapi itu juga bagian dari unsur-unsur pelayan masyarakat," kata Ni Made.